APBN dan APBD

1. Pengerttian APBN dan APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN
Penyusunan APBN
Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan[1] sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
Pelaksanaan APBN
Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR[2].
Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN
Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Struktur APBN dan APBD
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saat ini adalah:
Belanja Negara
Belanja terdiri atas dua jenis:
1. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
2. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
4. Dana Otonomi Khusus.
Pembiayaan
Pembiayaan meliputi:
1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
2. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

APBD terdiri atas:
• Anggaran pendapatan, terdiri atas
o Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
o Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
o Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
• Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
• Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
3. Asumsi APBN
Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu:
1. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah
2. Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)
3. Inflasi (%)
4. Nilai tukar rupiah per USD
5. Suku bunga SBI 3 bulan (%)
6. Harga minyak indonesia (USD/barel)
7. Produksi minyak Indonesia (barel/hari)
4. Teori mengenai APBN
Fungsi APBN
APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.
APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.
• Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
• Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
• Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
• Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
• Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
• Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Prinsip penyusunan APBN
Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:
• Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
• Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
• Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:
• Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
• Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
• Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
Azas penyusunan APBN
APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:
• Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
• Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
• Penajaman prioritas pembangunan
• Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
APBD terdiri atas:
• Anggaran pendapatan, terdiri atas
o Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
o Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
o Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
• Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
• Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
• Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
• Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
• Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
• Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
• Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
• Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
• Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekono-mian daerah.

Dipublikasi di Uncategorized | Tag | Meninggalkan komentar

APBN dan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
&
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengerttian APBN dan APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN
Penyusunan APBN
Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan[1] sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
Pelaksanaan APBN
Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR[2].
Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN
Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Struktur APBN dan APBD
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saat ini adalah:
Belanja Negara
Belanja terdiri atas dua jenis:
1. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
2. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
4. Dana Otonomi Khusus.
Pembiayaan
Pembiayaan meliputi:
1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
2. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

APBD terdiri atas:
• Anggaran pendapatan, terdiri atas
o Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
o Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
o Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
• Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
• Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
3. Asumsi APBN
Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu:
1. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah
2. Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)
3. Inflasi (%)
4. Nilai tukar rupiah per USD
5. Suku bunga SBI 3 bulan (%)
6. Harga minyak indonesia (USD/barel)
7. Produksi minyak Indonesia (barel/hari)
4. Teori mengenai APBN
Fungsi APBN
APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.
APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.
• Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
• Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
• Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
• Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
• Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
• Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Prinsip penyusunan APBN
Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:
• Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
• Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
• Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:
• Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
• Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
• Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
Azas penyusunan APBN
APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:
• Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
• Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
• Penajaman prioritas pembangunan
• Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
APBD terdiri atas:
• Anggaran pendapatan, terdiri atas
o Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
o Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
o Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
• Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
• Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
• Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
• Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
• Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
• Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
• Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
• Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
• Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekono-mian daerah.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

شبابنا في ظل التربية الإسلامية

مقدمة :
إنّ مرحلة الشباب مرحلة خطيرة جدّاً في حياة الإنسان ، وهي مرحلة تتخلّلها فترة المراهقة الحسّاسة ، وإن الحديث عنها والبحوث حولها عديدة ومكثّفة ، فلهذا ارتأينا تقسيم البحث في هذا الموضوع إلى عدّة فصول بحيث يخص كلّ واحد منها جانباً من جوانب التربية .

Dipublikasi di Uncategorized | Tag | Meninggalkan komentar

رعاية الشباب

رعاية الشباب
• التاريخ : الأربعاء 24 شعبان 1431
• عدد الزوار :48

إن مسؤولية تربية وتوجيه الشباب تقع على عاتق الجميع ، لأنها قضية إنسانية يجب أن يساهم فيها كل من له علاقة بشكل أو بآخر بالشباب .

ومن أجل إرشادهم ، وتمكينهم من تحقيق ذواتهم ، لا بُدَّ من الاطلاع الكافي على مشاكل الشباب وظروفهم ، وسنتطرق هنا إلى المناهج والخطط التي يجب اتِّباعها من أجل تنمية طاقاتهم ، وإيصالها إلى المستوى اللائق ، للمشاركة في إدارة أمور المجتمع :

أولاً : تقويمهم وتوجيههم لإدارة المجتمع :
إن أحد أسباب تخلّف بعض البلدان هو عدم توظيف طاقات الشباب وإهمالهم ، وفي بلدان أخرى عدم منح الشباب مكانتهم الحقيقية في المجتمع ، وإعطائهم أدواراً هامشية لا تساهم في بناء البلد .

كما أن سَبَب تخلّف بلدان أخرى هو استلام الشباب مسؤوليات كبيرة لم يؤهلوا لاستلامها ، إذ لم تكن هناك برامج تمهيدية ، فتُلقى على عاتق الشباب مسؤولية كبيرة جداً ، لا يدري كيف ينجزها ، بسبب قصور المربّين في توجيهه وتأهيله لها ، لذا فالضرورة تقتضي أن يدير الشباب الكثير من المواقع الحساسة والمهمة في المجتمع ، ويشترط في ذلك أمران أساسيان :

الأول : الإحاطة بمعرفة قدراتهم وقابليَّاتهم الحالية منها والمستقبلية .

الثاني : إعدادهم وتأهيلهم لاستلام المناصِب الحسَّاسة .

ومن أجل إنماء روح العمل والإدارة عند الشباب يجب أن يُمنحوا أدواراً مهمَّة في البيت والمدرسة ، فالإسلام يؤكد على أهمية مساهمة الشباب في أمور البيت ، وأن يُستشاروا في الأمور العائلية .

ثانياً : التزكية الأخلاقية :
لا يمكن للحياة الاجتماعية أن تدوم دون الاهتمام بالموازين الأخلاقية والعمل بها ، وتُعدّ تزكية النفس والتحلِّي بالموازين الأخلاقية ، ورعاية الأعراف الاجتماعية ، شروطاً أساسية في تحقيق السعادة ، فكم تضيع هدراً الكثير من القابليَّات والاستعدادات بسبب الانحراف الأخلاقي .

كما يجب أن نشجع الشاب ليتخلَّى عن الغرور والكِبر ، والقضاء على الانحرافات الخلقية التي نشأت في مرحلة الطفولة ، لأن أي انحراف أخلاقي سيتفاقم بمرور الزمان ، ويسبب كوارث أخلاقية للشاب وللآخرين ، فخطورة الشاب المنحرف لا تقتصر عليه فقط ، وإنما تؤثر على الآخرين ، وتسبب لهم الاضطرابات ، وتثير عندهم القلق .

ثالثاً : الاطِّلاع على الأمور المهمة :
من المشاكل التي تواجه المربِّين دائماً هي أن جسم الشاب ينمو إلى حَدٍّ يجعله يشعر بالغرور والتكبّر ، ويتصوّر أن له اطِّلاعاً تامّاً بجميع الأمور .

كما يتصوّر الآباء أيضاً أن أبناءهم بإمكانهم أن يُسَيِّروا أمورهم بأنفسهم ، فيما هم بأمَسِّ الحاجة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الماضي والحاضر .

وعليهم أن يدركوا الأهمية الفائقة للأمور الثقافية ، والاقتصادية ، والعقائدية ، والأخلاقية ، والسياسية ، فهي تلعب دوراً أساسياً في حياتهم ، فالتربية الصحيحة تمكِّن الشاب من مواجهة الانحرافات والمآزق ، وتمنحه الثقة بالنفس لمواجهة مشاكل الحياة .

رابعاً : الاهتمام بالأَبعاد الاجتماعية للشباب :
إن إحدى الوظائف الكبيرة التي يسعى الآباء والمربون إلى إنجازها ، هي إيجاد التطابق بين الحياة الفردية للشباب والحياة الاجتماعية .
فالشاب الذي تربَّى تربية سليمة ، لن يجد ثَمَّة مشاكل في حياته الاجتماعية ، وفي تعامله مع الآخرين ، ولن يجد صعوبة تحقيق استقلاليته ، فعدم الاهتمام بالشباب يعني تبديد أعمارهم وقدراتهم ، إذ تشير الإحصائيات أنَّ أغلب الشباب الذين وقعوا في هاوية الانحراف ما كانوا ليقعوا فيها لو نالوا اهتمام الآخرين ، وحَظوا برعايتهم .

خامساً : ضرورة مراقبة الشباب :
لابد من بذل الجهود الكثيفة للحيلولة ، دون بقاء الفراغ العاطفي والفكري عند الشاب ، وملء هذا الفراغ قبل أن يقع في هاوية الانحراف .

فالشباب يُشبَّهون بالأرض الخصبة ، يحصد منها ما يزرع فيها ، لذا يجب أن يتم زراعتها بالشكل صحيح وسليم ، قبل أن يستغلها الآخرون ، كما أن توجيه الشباب نحو الخير والفلاح لا يتمُّ إلا بإبراز المَحبَّة والاحترام لهم ، والتعامل معهم كأصدقاء .

ومن الخطأ أن تمنح الشاب حرية أكثر من الحَدِّ اللازم ، لأنها ستتحوَّل عنده إلى فوضى وعبثية ، وسيطلق العِنان حينها لرغباته وشهواته كيفما شاء ، لأن أكثر الانحرافات تنشأ من الإفراط والتفريط ، وما نقصده ليس كَبْت تَطلُّعاتهم وأمانيهم ، وإنَّما برمجتها بنحو يحول دون أن تتفاقم بشكل مرضي لا يمكن السيطرة عليه .

Dipublikasi di Uncategorized | Tag | Meninggalkan komentar

وصايا عامة للشباب

وصايا عامة للشباب
• التاريخ : الأحد 5 رمضان 1431
• عدد الزوار :57

قال الإمام علي ( عليه السلام ) : ( اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك ) ، وعلى هذا نضع أمام شبابنا المسلم مجموعة من الخطوط العامة كوصايا للعمل بها والسير على وفقها :

( الوصية الأولى ) :
التَفَقُّه في الدين ومعرفة الحلال والحرام ، وكذلك الاتصاف بالأخلاق الإسلامية .

ويتم الحصول على ذلك بمجالسة العلماء ، وطرح الأسئلة عليهم ، وقراءة القرآن الكريم ، والتدبُّر فيه ، وتفسيره ، ومراجعة روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وحضور مجالس الوعظ ، والإرشاد ، والندوات الفكرية ، ومطالعة الكتب النافعة .

( الوصية الثانية ) :
الاهتمام بقراءة وصايا النبي وأئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) كوصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكذلك وصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لولده الإمام الحسن ( عليه السلام ) المذكورة في نهج البلاغة .
فإن مثل هذه الوصايا تمثل خلاصة تجربة الأنبياء والمرسلين ( عليهم السلام ) والهدي الإلهي الذي أوحاه الله تعالى إلى عباده الصالحين .

( الوصية الثالثة ) :
أداء الصلاة في أوقاتها ، وحضور صلاة الجماعة والجمعة ، والمشاركة في مجالس الدعاء ، وزيارات الأئمة ( سلام الله عليهم ) والاقتداء بهم ، وكذلك الالتزام ببعض المستحبات المهمة كصلاة الليل ، أو النوافل اليومية .

( الوصية الرابعة ) :
الاهتمام بطلب العلم ، والمواظبة على الدرس ، والاستزادة من المعرفة والمعلومات الصالحة والمفيدة وهذا ما يسمى بـ ( العلم النافع ) ، سواء كان العلم نظرياً أو عملياً ، وسواء كان تجريبياً أو من العلوم الإنسانية .

( الوصية الخامسة ) :
الشعور بالمسؤولية العامة تجاه الآخرين والمجتمع وقضاياه العامة ، ومعرفة طبيعة المواجهات الثقافية ، والسياسية ، والفكرية ، والاجتماعية القائمة في عصرنا الحاضر ، سواء على المستوى العالمي العام كالصراع بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية بأبعادها المتعددة ، أو على المستوى الداخلي كالتحديات والصراعات الاجتماعية والسياسية وتأثيـراتها وتفاعلاتها .

وهذا كي لا يتحول الشاب إلى الانعزال عما يجري حوله من أحداث ، وكي لا يكون فريسة لهذه الصراعات .

( الوصية السادسة ) :
الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، سواء من خلال الممارسة الفردية التـي تبدأ بالأقربين من الناس والأصدقاء ، وتنتهي بالجماعة المحيطة به أو على مستوى الممارسة الجماعية ، وذلك من خلال الاشتراك ، والمساهمة ، والتعاون على البـر والتقوى ، ومساعدة الآخرين ثقافياً ، وأخلاقياً ، وفي حياتهم المعيشية ، كالمشاركة في الجمعيات الخيرية وغيرها .

( الوصية السابعة ) :
مجالسة العقلاء وكبار السن ، والتعلم من تجاربهم وخبراتهم ، والتأدّب بآداب الصالحين منهم ، والاقتـداء بهم ، وكذلك الاهتمام باستشارة العقلاء والمتدينيـن بمختلف الشؤون الحياتية .

( الوصية الثامنة ) :
الاهتمام باختيار الأصدقاء والأخوان في الله ، ولا بد من كونهم موثق بهم ، وأن يكونوا من خير الأخوان ، وفي الوقت نفسه لا بد من تجنب أصدقاء السوء ورفقاء الشر والأذى .

( الوصية التاسعة ) :
الاجتناب عن مفسدات هذا الزمان كالأفلام الجنسية ، أو الصور الخليعة ، أو الأغاني ، أو الشعر المبتذل ، أو القصص والروايات الساقطة ، أو الأماكن الموبوءة ، وغير ذلك مما يكون سبباً لإثارة الأحاسيس وهيجان الشهوات والغرائز .

وكذلك الالتـزام بالأعمال والنشاطات ذات الطبيعة المهدئة ، ولا بد أن تكون بعيدة عن الإثم والحرام ، كالممارسات الرياضية البدنية الجيدة ، كالسباحة ، أوالرياضات الفكرية ، كالمسابقات العلمية ، والأدبية ، والرياضية ، أو مسابقات المعلومات العامة .

( الوصية العاشرة ) :
الاهتمام بالزواج المبكر الذي حدث عليه الإسلام في كثير من النصوص ، واعتبر في بعضها أن ذلك من حقوق الولد على والده ، حيث يحفظ الإنسان بذلك نصف دينه ، فيفترض التبسط في تكاليف الزواج وشؤونه ، والتخطيط لمستلزماته حتى يسهل على الأعزب زواجه ، فإن كل ذلك هو من التأسي بسنة الصالحين السابقين .

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Dipublikasi di Uncategorized | 1 Komentar